Beranda Demokrasi adalah Pengertian, Sejarah, Ciri-ciri dan Prinsip Dasar

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih.

Demokrasi menjadi fondasi bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana suara dan aspirasi masyarakat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan politik.

Di era modern ini, demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik yang menjamin kebebasan, kesetaraan dan kesejahteraan rakyat. Lebih dari setengah negara di dunia saat ini menerapkan sistem demokrasi.

Namun apa sebenarnya demokrasi itu? Apa saja unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah negara demokrasi? Dirangkum dari berbagai sumber, mari kita bahas lebih mendalam berikut ini.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Selain pengertian demokrasi secara umum, banyak ahli dan tokoh yang juga memberikan pandangan mereka tentang makna demokrasi. Berikut adalah beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli:

Abraham Lincoln

Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln berpendapat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lincoln menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat.

Aristoteles

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik.

Robert A. Dahl

Menurut Dahl, demokrasi ditandai dengan adanya partisipasi efektif, persamaan hak pilih, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, dan pencakupan orang dewasa. Dahl menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik.

Hans Kelsen

Kelsen mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Ia berpendapat bahwa dalam demokrasi, keputusan diambil oleh mayoritas namun tetap melindungi hak-hak minoritas.

Joseph Schumpeter

Menurut Schumpeter, demokrasi adalah sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Schumpeter menekankan peran penting pemilihan umum yang kompetitif dalam sistem demokrasi.

Sidney Hook

Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting pemerintah secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Affan Gaffar

Affan Gaffar mengartikan demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif menekankan ide dasar dari demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Sementara demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.

Dari berbagai pengertian demokrasi menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi pada intinya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Rakyat memiliki kedaulatan dan hak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih.

Demokrasi juga menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kebebasan, persamaan hak, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Sejarah Singkat Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat.

Dalam sejarahnya, konsep demokrasi pertama kali dipraktikkan di negara kota (polis) Athena pada abad ke-5 SM. Saat itu, seluruh warga Athena berkumpul untuk membahas dan memutuskan masalah politik. Namun demokrasi langsung ini hanya melibatkan warga laki-laki dewasa, tidak termasuk perempuan, budak, dan pendatang.

Seiring berjalannya waktu, konsep demokrasi terus berkembang dan mengalami transformasi. Pada abad pertengahan, gagasan demokrasi sempat redup di bawah dominasi sistem monarki dan feodal.Namun, pada era Pencerahan di abad ke-18, pemikiran tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan kedaulatan rakyat mulai berkembang kembali. Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis menjadi momen penting dalam perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.Pada abad ke-20, demokrasi semakin menyebar ke seluruh dunia, terutama pasca Perang Dunia II. Saat ini, lebih dari setengah penduduk dunia hidup di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi.

Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi

Demokrasi dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. Beberapa prinsip penting dalam demokrasi meliputi:

1. Kedaulatan rakyat

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak dan persetujuan rakyat.

2. Pemilihan umum yang bebas dan adil

Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil mereka melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, bebas, adil, dan transparan.

3. Kebebasan berpendapat dan berekspresi

Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi mereka tanpa rasa takut akan represi atau penindasan.

4. Persamaan di hadapan hukum

Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial.

5. Pemisahan kekuasaan

Kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Bentuk-Bentuk Demokrasi

Demokrasi dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan politik suatu negara. Beberapa bentuk demokrasi yang umum dikenal antara lain:

1. Demokrasi Langsung

Dalam demokrasi langsung, warga negara terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan politik. Mereka dapat memberikan suara atau pendapat mereka dalam forum-forum publik atau referendum. Demokrasi langsung umumnya diterapkan dalam skala yang lebih kecil, seperti di tingkat komunitas atau organisasi.

2. Demokrasi Perwakilan

Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang paling umum diterapkan di negara-negara modern. Dalam sistem ini, warga negara memilih wakil-wakil mereka melalui pemilihan umum untuk duduk di lembaga legislatif, seperti parlemen atau kongres. Para wakil rakyat ini kemudian bertugas untuk mewakili kepentingan dan aspirasi konstituennya dalam proses pembuatan kebijakan.

3. Demokrasi Partisipatif

Demokrasi partisipatif menekankan pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain pemilihan umum, warga negara didorong untuk berpartisipasi dalam forum-forum publik, konsultasi, dan inisiatif masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

Ciri-Ciri Negara Demokrasi

Sebuah negara bisa dikatakan menganut sistem demokrasi jika memiliki ciri-ciri berikut:

1. Jaminan hak asasi manusia

Setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat yang dijamin oleh konstitusi.

2. Pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala

Pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan secara rutin, tanpa paksaan dan intimidasi. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak memilih dan dipilih.

3. Sistem multipartai

Terdapat lebih dari satu partai politik yang saling berkompetisi secara sehat dalam pemilu. Partai yang kalah menjadi oposisi yang mengawasi kinerja partai pemenang.

4. Pers yang bebas dan independen

Media massa bebas memberitakan dan mengkritisi pemerintah tanpa sensor atau ancaman. Kebebasan pers menjadi pilar penting demokrasi.

5. Penegakan hukum dan peradilan yang independen

Semua warga negara setara di depan hukum. Lembaga peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam menjalankan tugasnya.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dan dinamis sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode penting:

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum. Kabinet pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, periode ini diwarnai dengan ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Periode ini dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada figur Presiden Soekarno. Peran partai politik dibatasi dan pers mengalami pemberangusan. Periode ini berakhir dengan peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.

3. Demokrasi Pancasila (1966-1998)

Setelah peristiwa G30S/PKI, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Periode ini menerapkan Demokrasi Pancasila yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan terpusat pada figur Presiden Soeharto dan Golkar sebagai partai politik dominan. Kebebasan berpendapat dan pers mengalami pembatasan.

4. Reformasi dan Demokrasi Pasca-Soeharto (1998-sekarang)

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya transisi menuju demokrasi yang lebih substantif. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperkuat checks and balances antar lembaga negara. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, dan adil. Kebebasan pers dan berpendapat semakin terbuka. Meski demikian, proses konsolidasi demokrasi masih terus berlangsung dengan berbagai tantangan yang dihadapi.Dalam perjalanannya, perkembangan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh pemikiran para tokoh seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir yang menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang akuntabel. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan juga menjadi landasan bagi praktik demokrasi yang khas Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Pancasila.

Meski telah mengalami pasang surut, demokrasi tetap menjadi sistem yang diyakini dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Dengan terus memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan mengembangkan budaya politik yang demokratis, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara demokrasi yang kuat dan bermartabat.

Tantangan dan Prospek Demokrasi

Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal, dalam praktiknya demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Demokrasi rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin politik. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Polarisasi politik: Perbedaan ideologi dan kepentingan politik yang tajam dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat, yang menghambat dialog dan kompromi.

Manipulasi informasi: Di era digital, penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat mempengaruhi opini publik dan mengganggu proses demokrasi.

Ketimpangan sosial dan ekonomi: Kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi.

Meskipun demikian, demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan yang dianggap paling mampu menjamin hak dan kebebasan individu serta mempromosikan keadilan sosial. Untuk memperkuat demokrasi, diperlukan upaya-upaya seperti:

Pendidikan kewarganegaraan yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

Penguatan institusi-institusi demokrasi, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan pengawas independen.

Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang tegas dan adil.

Dialog dan kerja sama antar kelompok politik untuk mencari titik temu dan mencapai konsensus.

Dengan komitmen dan upaya bersama, demokrasi dapat terus diperkuat dan menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat yang adil, bebas, dan sejahtera.

NAMA : MUGNI YAPTO

NIM : 231090250072

KELAS : 02HKSE001

MK : PENDIDIKAN PANCASILA